Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. M. Zainul Majdi menggelar rapat rencana aksi cepat tanggap bencana. Rapat tersebut langsung dipimpin Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang didampingi Menteri Sosial, Idrus Marham.
Rapat tersebut membahas penajaman atau mengefektifkan hari-hari ke depan terkait penanganan dampak bencana gempa 7,0 SR, yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Senin (6/8) malam.
Menkopolhukam, Wiranto dalam arahannya menyampaikan keberadaannya di NTB merupakan atas perintah Presiden yang memintanya memimpin aksi cepat, terkait tanggap darurat bagi para korban. Maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi serta bertindak cepat. Apa yang kita butuhkan saat ini tinggal dikomunikasikan dengan menteri sosial.
Ia berharap korban jiwa tidak banyak. Maka, untuk itu semua dibutuhkan penanganan cepat oleh semua pihak.
Sementara itu, Menteri Sosial, Idrus Marham menjelaskan hal yang perlu segera dilakukan adalah mengatasi rasa trauma dan kepanikan masyarakat. Apalagi kepanikan itu terkait dengan isu potensi tsunami.
"Harus kita pulihkan segera," tegas Mensos.
Hal kedua menurutnya adalah mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Untuk melakukan itu semua diperlukan kekuatan dan kekuatan itu lahir dari keterpaduan semua pihak.
"Semua elemen yang ada tunduk pada ketua posko," jelasnya.
Kalau itu dilakukan, maka semua pelaksanaan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
"Apa apa yang diperlukan oleh posko dalam hal kebutuhan, akan kita penuhi dengan mekanisme yang ada," ungkapnya seraya menjelaskan bahwa dapur mobile dapat dikerahkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Mensos juga akan segera menyalurkan bantuan ahli waris, sebesar Rp 15 juta. Untuk itu, ia meminta agar segera dilakukan inventarisasi jumlah korban, jumlah keluarga dan jumlah rumah yang rusak.
"Saya minta, besok jadwalkan penyerahan bantuan itu," pinta Mensos.
Gubernur dalam pengantarnya mengatakan, dirinya telah memerintahkan segenap jajarannya, baik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kadis Sosial, Kadis PU, Kadis Perumahan, dan Kadis Kesehatan dan jajaran TNI dan Polri untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah. Gubernur menugaskan Danrem 162/WB sebagai pengendali lapangan, sebab TNI memiliki kecakapan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
"Kita harapkan secepatnya sudah terorganisasi untuk turun semuanya, sehingga dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama dalam menangani korban gempa," ujar TGB.
Gubernur mengunjungi langsung lokasi bencana dan menengok para korban bencana Gempa.
"Ya tadi sejak semalam (5/8) saya mengunjungi RSUP dan langsung menuju Lombok Utara tepatnya di depan kantor Bupati KLU melihat langsung pelaksanaan tangga bencana," tutur TGB.
Yang kedua yang ditegaskan Gubernur, bahwa mulai besok segara dirumuskan yang baik oleh masing-masing OPD serta turun langsung kelapangan. Karena menurutnya, wilayah terdampak gempa cukup luas. Sehingga tidak mungkin untuk diserahkan pada instansi tertentu, karena walaupun sudah diturunkan pasukan masih tidak cukup memadai untuk mengatasi masalah.
Gubernur berharap kepada instansi vertikal untuk turun membantu TIM di lapangan, sehingga perlu koordinasi dan integrasi diantara pihak terkait. Gubernur menyampaikan saatnya sumberdaya OPD untuk memaksimalkan kemampuannya untuk beramal jariyah, untuk memaksimalkan tanggap bencana baik untuk rekonsiliasi maupun rekontruksi.
"Instruksi saya libur sekolah masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, yaitu setelah pengecekan bangunan sekolah," tegas TGB.
Kapolda NTB, Brigjen Rachmat Juri menyampaikan proses evakuasi para wisatawan asing yang berada di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno terkendala transportasi. Karena itu, Kapolda berharap seluruh armada transportasi yang dimiliki pemerintah dapat dikerahkan. Selain armada transportasi, perlu posko di Bandara yang representatif untuk para wisatawan asing. Serta dibutuhkan personil yang mengarahkan.
Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah terkait pendirian tenda. Sebagian besar masyarakat menginginkan agar pendirian tenda tersebut dilakukan tidak jauh dari rumah mereka. Sebab, disamping dapat menjamin keamanan harta mereka, juga untuk memastikan pembangunan kembali rumah mereka dapat dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, terkait kebutuhan makanan, Kapolda menghimbau seluruh pihak untuk melayani masyarakat terdampak semaksimal mungkin. Sebab, ini merupakan bencana yang tentunya perlu saling membantu dan menolong atas nama kemanusiaan.
Pangdam Udayana mengingatkan bahwa Gubernur NTB telah mengeluarkan SK terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Maka menurutnya, SK tersebut harus laksanakan sesuai mekanisme, agar semua korban dapat tertangani secara keseluruhan serta semua potensi daerah dapat dikerahkan untuk para korban.
"Tidak ada penumpukan bantuan," ungkapnya.
Selanjutnya, hal yang segera dilakukan adalah penyelamatan korban. Terutama yang masih tertimbun reruntuhan bangunan. Penyelamatan itu juga membutuhkan eskavator. Kemudian untuk evakuasi wisatawan di tiga Gili, dibutuhkan kapal yang lebih besar, mengingat ada ribuan wisatwan yang ada di Gili tersebut.
Untuk pelayanan terhadap korban, Pangdam menegaskan agar pelayanan medis dapat segera dilakukan, dengan bekerjasama dengan semua pihak. Bahkan saat ini, TNI telah membangun rumah sakit lapangan untuk melayani para korban. Pelayanan lain yang harus segera dilaksanakan adalah terkait dengan kebutuhn makanan, dengan mendirikan dapur umum. Selain itu, kebutuhan air bersih dan MCK perlu segera diadakan.
"Tahap rehabilitasi, apa yang perlu kita lakukan, rekonstruksi, barak barak, kebutuhan dasar, perlu kita pikirkan," ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar